RESPONDING PAPER
PETA GERAKAN
A.
Latar Belakang Gerakan Perempuan di
Indonesia
Awal dari
kemunculan gerakan wanita di Indonesia ini tidak lepas dari kebijakan pemerintahan
kolonial. Salah satu kebijakan yang mempengaruhinya adalah kebijakan politik etis yang
didalamnya terdapat hal mengenai pendidikan. Dengan adanya politik etis ini, bidang pengajaran menjadi salah
satu prioritas pemerintahan colonial, dimana pemerintahan kolonial tidak hanya mendirikan sekolah
rendah saja melainkan mulai mendirikan sekolah-sekolah menengah, sekolah
keguruan, dan sekolah tinggi.
Namun, sayangnya perkembangan pendidikan
ini tidak dapat sepenuhnya dirasakan oleh kaum wanita karena hanya kaum
laki-laki yang dapat mengenyam pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi. Hal
ini memunculkan adanya diskriminasi antara kaum pria dan kaum wanita.
Berkembangnya diskriminasai terutama dalam pembatasan pendidikan bagi kaum
wanita ini ternyata dipengaruhi oleh adat yang berkembang pada saat itu.
Kekuasaan
yang tak terbatas dari seorang laki-laki ini menyebabkan dia dapat dengan mudah
mempoligami istrinya dan menceraikan istrinya sesuka hati, kekuasaan tidak
terbatas dari kaum laki-laki dalam perkawinan dimana seorang laki-laki dengan
begitu saja sewaktu-waktu boleh menceraikan isterinya, tidak usah mengatakan
sebab-sebabnya dan tidak ada beban kewajiban untuk menyokong isteri yang
diceraikan, kawin paksa dimana wanita banyak yang dikawinkan dengan suami yang
belum pernah dilihatnya, atau sudah pernah dilihat tetapi belum dikenal, adat
kebiasaan tetap tinggal di rumah yang menuntut gadis-gadis sejak mulai
menginjak waktu dewasa tidak boleh meninggalkan rumah, maka hal-hal inilah yang
kemudian menjadi penyebab dari awal mulanya pergerakan wanita.
B.
Masa Penjajahan
Belanda
Gagasan kesetaraan
gender bukanlah gagasan baru dan tidak seluruhnya gagasan dari luar. Jika
kesetaraan gender ditandai oleh peran politik perempuan Indonesia, maka peran seperti
ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Gerakan perempuan Indonesia tumbuh dan berkembang sejak masa kolonial
(penjajahan) seiring dengan berdirinya organisasi-organisasi perempuan.
Sejarah perjuangan
kemerdekaan Indonesia menceritakan beberapa nama perempuan yang memberontak
kepada Belanda dan disebutkan sebagai tokoh-tokoh perempuan yang ikut berjuang
bersama rakyat dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan Indonesia dari
tangan kolonialisme, seperti Cut Nyak Dien dan Cut Meutia dari Aceh, Martha
Christina Tiahalu dari Maluku, dan Nyai Ageng Serang dari Jawa Tengah, serta
R.A. Kartini, mereka adalah tokoh perempuan pada masa itu dan juga dinilai
sebagai salah satu perintis kemerdekaan Indonesia, karena pemikirannya untuk
melawan kolonialisme Belanda yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan
rakyat. Selain R.A. Kartini dan beberapa nama di atas, tercatat beberapa organisasi
perempuan yang juga hadir pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia.
Organisasi
perempuan pertama adalah Poetri Mardika. Organisasi ini dibentuk atas bantuan
Boedi Oetomo. Organisasi ini
sangat dekat dengan Boedi Oetomo karena tujuannya yang paling menonjol yaitu
keterlibatan dalam usaha memerdekaan bangsa. Poetri Mardika memusatkan
perhatiannya terhadap perjuangan terhadap akses pendidikan bagi perempuan dan
reformasi perkawinan.
Setelah berdirinya
Poetri Mardika, muncullah berbagai organisasi perempuan yang merupakan bagian
dari organisasi atau gerakan nasionalis seperti Jong Java Meiskering, Young
Javanese Girls Circle, dan organisasi ataupun perkumpulan yang didukung oleh
organisasi laki-laki maupun yang terbentuk secara mandiri oleh perempuan
sendiri. Misalnya, Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu Kepada
Anak Temurun PIKAT (Manado, 1917), Purborini (Tegal, 1917), Aisyiyah atas
bantuan Muhammadiyah (Yogyakarta, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918),
Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poteri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito
Oetomo dan Wanito Moeljo (Yogyakarta, 1920), Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit
Tinggi, 1920), Wanito Katolik (Yogyakarta, 1924). Pada kongres ke-2 PPII tahun 1930, persoalan yang
diangkat meliputi perdagangan perempuan, hak suara perempuan, perlunya Kantor
Penerangan Tenaga Kerja untuk perempuan, dan penelitian keadaan sanitasi di
kampung, serta tingginya angka kematian bayi.
C. Masa
Penjajahan Jepang
Pada masa Jepang, semua bentuk perkumpulan/
organisasi dilarang, kecuali perkumpulan yang sifatnya membantu Jepang dalam
memenangkan peperangan dengan sekutu untuk membentuk Asia Timur Raya. Diantara kelompok
yang didirikan oleh penguasa Jepang itu adalah “Fujinkai” (perkumpulan wanita).
Kelompok ini bertugas membantu memperkuat garis
pertahanan Jepang. Mereka dilatih dalam bidang pekerjaan palang merah,
penggunaan senjata, penyelenggaraan dapur umum, pembuatan kaos kaki untuk
prajurit dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perang. Pembentukan
Fujinkai ini tidak didasarkan atas kemauan kaum perempuan itu sendiri, tapi
karena adanya perintah dari atas—pemerintah Jepang. Sehingga selanjutnya,
organisasi ini menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang diizinkan oleh
Jepang, dengan diketuai oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito.
Di balik tekanan politis yang tinggi dari Jepang,
ternyata ada dampak positif yang dapat dirasakan oleh organisasi perempuan saat
itu. Keuntungannya yakni perempuan dapat melebar ke seluruh penjuru tanah air
karena terlibat dalam kegiatan yang dapat dipergunakan bagi kemenangan terhadap
Jepang.
Segera setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus
1945, Fujinkai dibubarkan. Mereka segera menyusun rencana untuk mengubah diri
menjadi sebuah organisasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Persatuan Wanita
Indonesia (PERWARI) menjadi salah satu yang terbentuk setelah bubarnya Fujinkai
Wanita Negara Indonesia (FWNI). Kemudian muncul pula diantaranya yakni Laskar
Puteri Indonesia (LPI) di Surakarta, Pusat Tenaga Perjoangan Wanita Indonesia
(PTPWI), Laskar Wanita Indonesia (LASWI), serta terbentuk Wanita Pembantu
Perjuangan (WPP) di Yogyakarta pada tahun 1946.
D.
Masa Orde Lama (1945-1965)
1.
Periode 1945-1950
Pada masa ini,
Indonesia sudah ada dalam keadaan merdeka dari penjajah. Namun, kemerdekaan ini
belum murni bersih dari kemungkinan-kemungkinan akan datangnya kembali para
koloni. Maka pada zaman ini, disebut sebagai masa perang melawan penjajahan
kembali. Dari sini, muncul organisasi-organisasi wanita yang mempunyai tujuan
ikut serta dalam usaha membela dan menegakkan kemerdekaan negara. Seperti yang
telah disebutkan di atas, bahwa lahir sebuah organisasi bernama Persatuan
Wanita Indonesia (PERWANI), di seluruh tanah air untuk menggantikan Fujinkai. Ada
juga kegiatan dengan didirikannya Masyumi dengan kegiatan muslimatnya, Gerakan
Pemuda Islam Indonesia dengan bagian puterinya, dan Muslimat Nahdlatul Ulama. Ada
kelompok lain dalam masyarakat yang pada masa ini menunjukkan kegiatan
berorganisasi yaitu kelompok wanita yang bekerja.
Periode
1950-1959
Pada masa ini, masa
setelah kedaulatan Republik Indonesia diakui sampai politik Pemerintah berlandaskan
Demokrasi Terpimpin, perhatian dicurahkan pada pembangunan di segala bidang
dalam negeri. Berikut pengklasifikasiannya berdasarkan ciri khas.
a.
Bidang politik meminta banyak sekali
perhatian karena adanya bermacam-macam persoalan yang bertalian dengan
penyusunan kekuatan partai-partai, pembentukan kabinet, wewenang presiden dan
sebagainya. Perhatian masyarakat banyak diarahkan kepada pemilihan umum yang
diadakan tahun 1955. Kaum wanita juga merupakan suatu kelompok yang dapat
menentukan hasil pemilihan umum itu.Maka tidak mengherankan bahwa dalam periode
ini tidak kurang dari enam organisasi wanita yang dibentuk. Seperti Parkiwa
(Partai Kebangsaan Indonesia bagian Wanita) di Bandung 1950 yang berganti
menjadi Pasundan Isteri, Gerwis yang kemudian berganti nama menjadi Gerwani
(Gerakan Wanita Indonesia), Perwamu, Wanita Demokrat Indonesia, dan Wanita
Nasional 1953.
b.
Periode ini ditandai dengan terbentuknya
organisasi-organisasi wanita menurut profesi, yang berarti bahwa kaum wanita
yang bekerja di berbagai bidang keahlian mulai merasakan adanya suatu identitas
sehingga mereka mengadakan persatuan.
c.
Didirikan perkumpulan isteri yang
suaminya tergabung dalam organisasi profesi masing-masing. Diantaranya:
Persatuan Isteri Insinyur Indonesia (1951), Ikatan Isteri Dokter Indonesia
(1957), Persatuan Isteri Teknisi Indonesia (1952) dan lain-lain.
d.
Timbul organisasi-organisasi wanita di
lingkungan jabatan/ di lingkungan kantor masing-masing. Seperti Persatuan
Wanita Lingkungan Jawatan Pelayaran (7 Mei 1951), Pertiwi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri (7 Mei 1953), Ikatan Wanita Kereta Api—IWKA (1955).
e.
Organisasi-organisasi wanita lokal
seperti kelompok dalam RT dan RW. Organisasi wanita local yang paling tua ialah
sejak 1950.
f.
Organisasi dari golongan daerah/ etnik
tertentu seperti di Minangkabau.
g.
Organisasi wanita asing yang suaminya
bekerja di kedutaan-kedutaan besar.
h.
Golongan wanita keturunan Arab, Cina
yang dianggap minoritas dan biasanya termasuk dalam perkumpulan wanita Islam
atau Kristen.
i.
Muncul pula kelompok yang disebut
“arisan” terutama dikalangan para ibu.
j.
Timbul perkumpulan-perkumpulan wanita
yang berlaku untuk umum dan mempunyai tujuan umum pula, yaitu memupuk
persaudaraan dan meninggikan derajat wanita, misalnya Rukun Wanita Indonesia
(1951), Wanita Indonesia (1954), Rukun Ibu dan sebagainya. Organisasi ini
banyak bergelut di bidang sosial dan pendidikan.
2.
Periode 1959-1965
Dalam masa ini
organisasi sejenis itu tidak ada yang dibentuk. Kebanyakan perkumpulan yang
didirikan ialah dalam lingkungan jabatan misalnya organisasi Wanita Departemen
Luar Negeri (Carakawati, 1959), PersatuanWanita Bank Bumi Daya (1959), Serikat
Sekerja Kementerian Agama Bagian Wanita (1963) dan lain-lain.
Pada periode 1950-1959 perhatian dialihkan kepada
penyelenggaraan kehidupan di masa damai di berbagai bidang, yaitu politik,
kebudayaan, kesejahteraan keluarga, pendidikan dan pembangunan masyarakat pada
umumnya.
E.
Masa
Orde Baru
Pada masa Orde
Baru pada periode akhir abad 20 jumlah organisasi perempuan semakin banyak
dengan bentuk dan tujuan yang beragam. Fokus kegiatan mereka tidak hanya untuk
perbaikan kedudukan wanita dan hukum, tetapi juga mengusahakan agar semakin
banyak wanita menempai kedudukan sebagai pengambil keputusan.
Secara umum
organisasi-organisasi perempuan pada masa Orde Baru banyak yang bergerak
dibidang umum, agama, profesi, etnik, dan penyatuan istri pegawai pemerintahan.
Tetapi, jika dilihat dari independensinya
organisasi perempuan pada masa Orde Baru dapat dibedakan menjadi dua, yakni:
1.
Organisasi independen.
2.
Organisasi bentukan pemerintah.
“Komisi
Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), dibentuk tanggal 31 Juli 1968,
ialah suatu badan semi-pemerintahan tetapi otonom, yang anggotanya 30 orang
terdiri dari unsur-unsur pergerakan wanita, perorangan dan wakil pemerintahan.
Tujuannya ialah meningkatkan derajat kedudukan wanita dalam hukum dan
masyarakat, sedangkan usaha yang utama ialah mengadakan penelitian mengenai
wanita Indonesia serta memberi rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat
berdasarkan hasil penelitian itu. Di banyak negara anggota perserikatan
bangsa-bangsa ada komisi nasional semacam itu. Anggota-anggotanya ditunjuk oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.
Suatu perkembangan yang penting ialah bahwa organisasi wanita
dikalangan ABRI ditetapkan sebagai semi-dinas. Ini sesuai dengan kebijaksanaan
yang diambil dalam dinas ketentaraan untuk ‘mengadakan integrasi dan
konsolidasi dalam tubuh ABRI demi untuk menyempurnakan dan lebih mengefektifkan
pelaksanaan dwi-fungsi ABRI disamping menyiapkan diri kearah pembangunan
hankam/ABRI.
Dihampir semua wilayah, terutama di pedesa-an, adat
istiadat tradisional, kepercayaan tabu, dan tekanan sosial masih menindas kaum
perempuan —anak-anak perempuan biasanya diberi makan lebih sedikit, ditarik
dari bangku pendidikan lebih awal, dipaksa memasuki kerja kasar lebih cepat,
dan hanya sedikit yang mendapatkan perawatan kesehatan dibandingkan laki-laki.
Ketika masih remaja, perempuan sering dipaksa kawin muda, setelah menjadi istri
atau ibu, kaum perempuan masih banyak yang diperlakukan tak ubahnya sebagai
mesin kerja dan umumnya mereka tidak mengenal adanya hak reproduksi, terlebih
lagi tidak mendapatkan hak perlindungan reproduksi sehat.
Seluruh bangunan konstruksi sosial yang dibuat atas
peran perempuan dan laki-laki bisa dapat diubah. Peran tradisional yang tadinya
dianggap sebagai mutlak milik kaum perempuan, sesungguhnya bisa dapat diubah
menjadi peran laki-laki dan harus melibatkan tanggung-jawab laki-laki. Artinya,
isu-isu tradisional yang selalu dilabelkan kepada posisi dan fungsi perempuan
dalam masyarakat tidak lagi semata-mata menjadi pemikiran atau kepedulian
perempuan, melainkan menjadi pemikiran dan kepedulian laki-laki.
F.
Masa
Reformasi – sampai sekarang
Gerakan perempuan masa reformasi,di mana sistem pemerintahan yang semakin
demokratis ini dianggap
paling kondusif bagi pemberdayaan perempuan, maka di era reformasi ini
semestinya pemberdayaan perempuan di Indonesia semakin menemukan bentuknya.
Perkembagan organisasi perempuan Indonesia pada masa reformasi pada tahun
2000 terjadi perubahan yang fundamental adanya koalisi dan analisi gerakan perempuan
berkembangan di mana-mana dengan agenda bersama dengan apa yang disebut “affirmative actions”. Beberapa
perundangan tersebut masih memerlukan kajian gender yang lebih mendalam,
terutama soal implementasi di lapangan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan
tersebut, kaum perempuan tetap harus mengoptimalkan kemampuannya agar menjadi
sumber daya manusia yang potensial. Hal itu bisa membuat persepsi, eksistensi,
dan peluang perempuan yang telah terstruktur dalam masyarakat menjadi makin
terbuka, termasuk membangun kaum ibu melalui pembangunan keluarga berkualitas.
Gerakan perempuan yang tidak terpisahkan dari
gerakan reformasi untuk demokrasi ditandai dengan terpilihnya presiden
Perempuan Pertama Megawati Soekarno Putri ditetapkan UU No 12 th 2003 yang
menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif (pasal 65
ayat: 1) dengan syarat yang sama dengan laki-laki. Keputusan tersebut
menjadikan langkah besar bagi perempuan untuk sejajar dengan laki-laki dalam
proses politik.
DAFTAR PUSTAKA
Anita, Artikel
Syahfitri. Gerakan Perempuan: Tinjauan Sejarah Sebagai Pengantar Diskusi Lingkar Studi Perempuan. Jakarta. 2006.
Mulia, Siti
Musdah. "Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender". Jogjakarta: Kibar
Perss. 2007.
Rizal, Fauzie. Dinamika
Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1993.
Tim Penulis Pusat Studi Wanita. "Pengantar Kajian
Gender". Jakarta: PSW. 2003.
0 komentar:
Posting Komentar