RELASI GENDER DALAM AGAMA HINDU
Makalah
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kelompok pada Mata Kuliah Relasi Gender dalam Agama-agama
Oleh:
Leni Nuraeni (1112034000112)
JURUSAN TAFSIR HADITS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIFHIDAYATULLAH
JAKARTA
2014
PENDAHULUAN
Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa laki-laki dan perempuan
berbeda. Namun gender bukanlah menyangkut tentang masalah jenis kelamin
laki-laki dan perempuan. Menurut definisi gender tidak mengacu pada perbedaan
biologis antara perempuan dan laki-laki yang merupakan kodrat yang diberikan
oleh Tuhan dan tidak dapat dirubah, melainkan pada perbedaan psikologis, sosial
dan budaya yang dikaitkan masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Perempuan
pada umumnya dikaitkan dengan kepribadian tertentu seperti watak keibuan, tidak
agresif, berhati lembut, suka menolong, emosional, mempunyai seksualitas yang
feminim dan sebaliknya dengan laki-laki. [1]
A.
Pengertian
Ø Gender adalah
peran sosial dimana peran laki-laki dan peran perempuan ditentukan (Suprijadi
dan Siskel, 2004).
Ø Gender adalah
perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku dalam periode waktu tertentu
(WHO, 2001).
Ø Gender adalah perbedaan peran dan tanggung
jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya (Azwar,
2001).
Ø Gender adalah
jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial
berdasarkan jenis kelamin (Suryadi dan Idris, 2004).
Dalam sebuah buku dijelaskan bahwa gender
adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat,
serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan Sehingga gender belum tentu sama
di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Seks/kodrat adalah jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan
laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak dapat ditukar
atau diubah. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku
selamanya. Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender
berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan
berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan
sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat
dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan
laki-laki yang dibentuk dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah
sesuai perkembangan zaman.Dengan demikian perbedaan gender dan jenis kelamin
(seks) adalah Gender dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu,
budaya setempat, bukan merupakan kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia. Lain
halnya dengan seks, seks tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan,
berlaku sepanjang masa, berlaku dimana saja, di belahan dunia manapun, dan
merupakan kodrat atau ciptaan Tuhan.[2]
B.
Kesetaraan
Gender dalam Agama Hindu
Kesetaraan Gender dalam Agama Hindu artinya
dimana wanita dihormati disanalah para dewa senang dan melimpahkannaya
anugrahnya. Dimana wanita tidak dihormati tidak ada upacara suci apapun yang
memberikan pahala mulia. Dalam
Manawa Dharmasastra I.32 ada dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama
diciptakan oleh tuhan. Dalam ajaran Hindu tidak dikenal bahwa wanita berasal
dari tulang rusuk laki-laki. Ini artinya menurut sloka Manawa Dharmasastra tersebut
bahwa laki-laki dan perempuuan dalam Hindu memiliki kesetaraan. Sayang dalam
adat istiadat Hindu di Bali misalnya wanita masih belum sepenuhnya setara
terutama dalam perlakuan adat agama Hindu. Padahal kesetaraan wanita dan
laki-laki juga terdapat dalam cerita Lontar Medang Kamulan. Dalam Lontar
tersebut ada mitology tentang terciptanya laki-laki dan perempuan. Pada awalnya
air, api, udara, dan akasa. Selanjutnya Dewa Bayu memberikan nafas dan tenaga,
Dewa Iswara memberikan suara dan kemampuan berbahasa, Sang Hyang Acintya
memberikan ide sehingga manusia dapat berfikir. Setelah tugas membuat manusia
itu selesai ternyata manusia yang diciptakan oleh Dewa Brahma atas penugasan
Hyang Widhi itu tidak memiliki kelamin. Jadinya tidak laki-laki dan tidak juga
perempuan. Karena itu Dewa Brahma masuk dalam diri manusia ciptaanNya itu.
Kemudian menghadap dan mencipta ke timur laut. Dari ciptaannya itu munculah
manusia laki-laki dari timur laut kemudian menghadap ke tenggara untuk
mencipta, munculah manusia perempuan dari arah tenggara. Dari konsepsi
terciptanya manusia ini sudaah tergambar bahwasanya laki-laki dan perempuan
secara azasi, harkat, martabat serta gendernya adalah sejajar. Perbedaan
laki-laki dan perempuan itu adalah perbedaan yang komplentatif artinya
perbedaan yang saling lengkap melengkapi. Artinya tanpa perempuan laki-laki
tidak lengkap demikian sebaliknya.
Karena itu dalam Rgveda laki dan perempuan yang sudah menjadi suami
istri disebut dengan satu istilah yaitu Dampati artinya tidak dapat dipisahkan.
Dalam bahasa Bali disebut ”dempet”. Karena itu dalam Manawa Dharmasastra IX.45
dinyatakan bahwa suami istri itu adalah tunggal. Demikian juga adanya
istilah suami dan istri. Kalau orang disebut istri sudah termasuk didalamnya
pengertian suami. Kalau ada perempuan yang sudah disebut sebagai istri sudah
dapat dipastikan ada suaminya. Karena kalau ada perempuan yang belum bersuami tidak
mungkin dia disebut istri dan sebaliknya. Mereka suami istri karena mereka
sejajar tapi beda fungsi dalam rumah tangga. Kata suami dalam bahasa sansekerta
artinya maaster, lord, dominion atau pemimpin. Sedangkan istri berasal dari bahasa
sansekerta dari akar kata “str” artinya pengikat kasih. Istri berasal dari wanita, kata wanita berasal dari
bahasa sansekerta yang asala katanya “van” artinya to be love (yang dikasihi). Hal
itulah yang menyebabkan wanita setelaah menjadi istri kewajibannya menjadi tali
pengikat kasih seluruh keluarga. Dalam
Mahabharata Resi Bisa menyatakaan bahwa
dimana wanita dihormati disanalah bertahta kebahagiaan. Karena itu Rahvana yang
menghina Dewi Sita dan Duryudana yang menghina Dewi Drupadi, keduanya menjadi
raja yang terhina. Dalam Manawa Dharmasastra III.56 seperti yang dikutip diatas
dinyatakan bahwa “dimana wanita dihormati disanalah para Dewa akan melimpahkan
karunia kebahagiaan dengan senag hati”. Dimana wanita tidak dihormati tidak ada
Upacara Yadnya apapun ynag memberi pahala kemuliaaan.
Manawa Dharmasastra IX.132 menyatakan bahwa anak wanita boleh
diangkat sebagai ahli waris orang tuanya. Dalam sloka 133 berikutnya dinyatakan
tidak adaa pernedaan antaara laaki-laki dan perempuan yang diangkat statusnya
sebagai ahli waris. Dalam hal pembagian harta waris menurut manawa Dharmasastra
IX.118 menyatakan bahwa wanita mendapatkan minimal seperempat bagian dari
masing-masing pembagian dari saudara laki-lakinya. Meskipun setelah ia bersuami
wanita itu tidak memiliki beban kewajiban formal pada keluarga asalnya. Namun
ia memiliki hak waris, itu menurut pandangan kitab suci. Dalam hal karir
menurut Manawa Dharmasastra IX.29 wanita dapat memilih sebagai Sadwi atau
sebagai Brahmavadini. Kalau sebagai sadwi artinya wanita itu memilih berkarir
dalam rumah tangga sebagai pendidik putra putrinya dan pendamping suami. Karena
dalam Vana Parwa 27.214 ibu dan ayah (Mata ca Pita) tergolong guru yang setara.
Dalam Manawa Dharmaasastra IX.27 dan 28 dinyatakan bahwa “malahirkan anak
memelihara daan telah lahir lanjutnya peredaran dunia wanitalah sumbernya”
demikian pula pendidikan anak-anak, melangsungkan upacara Yadnya, kebahagiaan
rumah tangga sorga untuk leluhur dan dirinya semuaa itu atas dukungan istri
beserta suaminya. Sedangkan wanita yaang berkarir diluar rumah tangga disebut
Brahmavadini, ia bisa sebagai ilmuan, politisi, birokrasi, kemiliteran maupun
berkarir dalam bidang bisnis, semua itu mulia dan tidak terlarang bagi wanita.
Itu semua konsep normatifnya kedudukan
perempuan menurut pandangan hindu, tetapi sayangnya dalam tradisi empirisnya
konsepsi normatif itu belum terlaksana sebagaimana mestinya.[3]
C.
Relasi
Gender dalam Agama Hundu di Bali
Agama Hindu yang masuk ke Bali ikut mempengaruhi relasi gender
dalam masyarakat Bali. Konsep yang jelas terlihat dalam konsep kasta yang
menyebabkan adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta (Lansing, 1995.27).
peraturan mengenai kasta tersebut mempengruhi adanya pernikahan antarkasta.
Sistem patrilineal mempengaruhi konsep purusa yang mengutamakan laki-laki juga
dipengaruhi oleh agama Hindu. Dalam Bowker[4]
disebutkan bahwa purusa yang berarti laki-laki diambil oleh konsep agama Hindu.
Dalam konsep tersebut purusa merupakan suatu kosmologi, materi pokok dan
dianggap sebagai penyebab efisiensi alam semesta. Dalam Bowker disebutkan pula
bahwa konsep purusa bersifat kepahlawanan untuk kejayaan kitab suci Veda dan
kesejahteraan semua makhluk. Merujuk hal tersebut, terlihat bahwa konsep purusa
(laki-laki) dipengaruhi oleh agama Hindu dan dianggap hal utama bagi
terciptanya harmoni bagi semua makhluk. Sistem patriarki Bali muncul melalui hukum
patriarkat atau patrilineal tersebut. Dalam Panetje (1986:39) dijelaskan bahwa
hukum kekeluargaan di Bali berdasarkan patriarchaat (patriarkat) yaitu hubungan
seorang anak dengan keluarga bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan
keluarganya. Keluarga dari bapak atau keluarga dari pancar laki (kepurusa)
adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, masyarakat Bali tetap
mengidealkan kelahiran anak laki-laki (purusa). Menurut Panetje, keluarga dari
pihak laki-laki mendapat perhatian lebih dahulu daripada keluarga dari pihak
ibu. Namun, bukan berarti hubungan si anak dengan ibunya atau keluarganya dari
pancar ibu (wadu) tidak ada artinya sama sekali. Hubungan dengan keluarga
pancar wadu baru mendapat perhatian sesudah hubungan dengan keluarga bapaknya
tidak ada lagi. Konsep purusa terimplementasi pula melalui pernikahan. Panetje
(1986:116) menjelaskan bahwa perempuan Bali yang sudah menikah tinggal di
keluarga suaminya. Perempuan
serta anak hasil pernikahan tersebut masuk dalam garis kekeluargaan kerabat
suami ataupun bapaknya. Perempuan itu akan resmi mohon diri (mepamit) di
sanggah asalnya dan di sanggah suaminya ia melaporkan diri sebagai anggota
baru.[5]
Masyarakat Bali mengadopsi sistem kasta dari India sebagai bagian
dari agama Hindu. Masyarakat dibagi ke dalam empat kasta yaitu brahmana,
ksatria, vaisya, dan sudra. Selain keempat kasta tersebut, India juga mengenal
kategori orang- orang tanpa kasta. Dalam masyarakat Bali hal tersebut tidak
diadopsi (Lansing, 1995:27—28). Menurut Panetje (1986:20), empat kasta yang
disebut catur wangsa itu satu sama lain sangat terpisah. Seseorang masuk salah
satu kasta itu hanya karena keturunan melalui garis pancar laki-laki (purusa).
Dalam Hadiwijono (1982:131) disebutkan bahwa agama Hindu asli mengaitkan kasta
dengan kelahiran, demikian pula kasta di Bali. Sistem kasta tersebut diwarisi
dari Majapahit meskipun pemisahannya tidak setajam di India. Hadiwijono juga
menjelaskan adanya perbedaan pandangan tentang kasta. Menurutnya, keterangan
tentang kasta terdapat pula dalam Upadesa, yaitu buku yang menguraikan ajaran
agama Hindu. Dalam Upadesa disebutkan empat kasta yang disebut Catur Varna
bukan menunjukkan kedudukan atau status kelahiran. Akan tetapi, kata varna
diterangkan sebagai sifat dan bakat kelahiran dalam mengabdi pada masyarakat.
Hingga akhir abad ke-19 sistem kasta dipakai cukup ketat (Raharjo,
dkk.,1998:38). Namun, pada abad ke-20 tatanan masyarakat dengan landasan kasta
ini mulai digoncang. Hal tersebut karena adanya pengaruh kolonial Belanda
terutama melalui pendidikan model Barat yang semakin terjangkau masyarakat
luas. Meskipun hubungan sosial semakin dilandasi kesamaan, agama Hindu tetap
dipertahankan secara ketat. Pengaruh kolonial Barat juga masuk dalam bidang
pendidikan (Hadiwijono, 1982:106). Orang-orang dari kalangan status ekonomi
mapan tidak puas hanya dengan bersekolah di Bali saja. Mereka meneruskan
sekolah di Jawa. Hal itu tidak hanya dilakukan oleh golongan bangsawan saja
tetapi juga oleh golongan sudra.
Panetje (1986:21—22) menyebutkan bahwa dalam pernikahan, sesuai
ketentuan hukum adat tahun 1910, pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan
yang berkasta lebih rendah merupakan sebuah pelanggaran. Pelanggaran tersebut
berupa hukuman pembuangan bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun dianggap
pelanggaran adat, pernikahan tersebut tetap sah. Pernikahan seorang laki-laki
dengan perempuan yang berkasta lebih tinggi juga menimbulkan pelanggaran dengan
hukuman denda bagi laki-laki. Menurut Panetje, pada zaman kerajaan Bali
pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kedua mempelai dibunuh atas perintah
raja, terlebih lagi apabila perempuan itu sudah menjadi calon istri raja. Dalam
kedua pernikahan tersebut si istri turun kasta menjadi sama kastanya dengan si
suami. Pada tahun 1951 dengan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Bali, peraturan
residen Bali dan Lombok tahun 1910 dihapuskan (Panetje, 1986:22). Kini
pernikahan campuran diperbolehkan tanpa hukuman pun. Akan tetapi, turun kasta
bagi si istri tetap berlaku meskipun tidak ditegaskan. Perempuan dari kasta
tinggi yang menikah dengan laki-laki dari kasta lebih rendah menjadi turun
kasta dan mendapat kasta suaminya. Perempuan yang menikah dengan laki-laki dari
kasta yang lebih rendah tersebut tidak diizinkan pulang ke rumah asalnya atau
menegur orang tuanya seperti sediakala. Sementara itu, apabila seorang
laki-laki berkasta menikah dengan seorang perempuan sudra (tidak berkasta), si
istri berganti nama dan naik derajat menjadi jero atau mekel.[6]
a.
Poligami
Konsep patriarki di Bali tampak pula dalam praktek pernikahan
poligami. Seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan tanpa
batasan. Menurut Korn (dalam Panetje, 1986:101) hanya di desa Tengahan
Pagringsingan terdapat perkecualian atas adat poligami. Di tempat tersebut
terdapat adat monogami. Panetje menjelaskan bahwa para raja atau bangsawan yang
mempunyai banyak istri, mengategorikan istri-istri mereka. Seorang istri yang
sederajat dengan suaminya diangkat menjadi istri pertama disebut prameswari
atau padmi. Adapun istri-istri yang lain disebut penawing. Apabila mereka telah
berstatus janda, kedudukan hukum seorang padmi berbeda dengan istri yang
berkedudukan sebagai penawing. Demikian pula dengan masalah warisan, anak-anak
padmi atau penawing berbeda haknya atas warisan ayahnya. Dalam Geertz
(1975:131), disebutkan bahwa praktek poligami dilakukan oleh raja-raja dengan
ambisi seorang expansionist. Dalam praktek poligami tersebut seorang raja akan
mempunyai sejumlah anak laki-laki dari ibu yang berbeda. Di antara istri-istri
raja terdapat istri yang disebut padmi. Padmi melahirkan anak tertua yang
dianggap sebagai putra mahkota (putra makoto). Padmi harus datang dari keluarga
yang berstrata sama tingginya dengan raja. Oleh karena itu, padmi tertutup dari
pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan keluarga langsung dengan raja atau
dari garis patrilineal raja. Seluruh istri-istri lain yang berasal dari
keluarga bangsawan disebut penawing. Adapun seorang istri yang berasal dari
orang biasa disebut selir. Keturunan dari penawing dan selir secara kolektif
disebut ulun pada. Ulun Pada mempunyai strata lebih rendah daripada anak-anak
padmi.
Geertz menyebutkan pula bahwa perempuan dari kalangan orang biasa
yang menikah dengan bangsawan disebut mekel atau jero. Perempuan yang berasal
dari keluarga bangsawan memegang nama aslinya dan ada yang naik derajat satu
atau dua kali. Dengan demikian, di antara para penawing itu tidak sama
stratanya. Resistansi terhadap pernikahan poligami di masyarakat Bali telah
mulai tampak sejak sebelum masa kemerdekaan. I Goesti Ajoe Rapeg, ketua
organisasi Poetri Bali Sadar yang dibentuk tahun 1936, membuat artikel yang
menolak poligami (Putra, 2007:31). Dalam artikel yang berjudul ”Ordonansi
Pernikahan” , I Goesti Ajoe Rapeg menyatakan dukungan terhadap peraturan
pernikahan dari pemerintah Belanda. Ketentuan tersebut menurutnya dapat
mempersulit suami untuk menikah lagi lebih dari satu kali dan memperumit proses
perceraian. Suami diharapkan tidak mudah menceraikan istrinya dan juga tidak
mencari perempuan lain untuk dinikahi lagi sekehendak hatinya. Pembahasan
tentang pernikahan tersebut menunjukkan bahwa pihak perempuan lebih banyak
dikenai berbagai macam peraturan. Hal itu tampak misalnya dalam pernikahan
antarkelompok keluarga yang berseteru. Dalam pernikahan tersebut pihak
perempuan mempunyai konsekuensi lebih besar karena ia dapat diasingkan secara
sosial oleh kelompok keluarganya. Dalam praktik poligami di keluarga raja, perempuan
menjadi pihak-pihak yang diklasifikasikan stratanya: padmi, penawing, selir.
Penyebutan terhadap perempuan dari kalangan orang biasa yang menikah dengan
bangsawan juga dibedakan: mekel atau jero. Sementara itu, konsep adat
pernikahan nyeburin tetap berasaskan patrilineal karena perempuan memperoleh
hak-hak sebagai anak lelaki. Hak si suami sama dengan hak seorang istri. Konsep
poligami juga tampak pada pernikahan nyeburin. Dalam pernikahan nyeburin
poligami tetap diperbolehkan bagi suami yang diambil sebagai sentana asalkan ia
tetap tinggal di rumah istri pertama. Lansing (1995:40) menyebutkan bahwa
perempuan Bali mempunyai kekuasaan yang terbatas dalam keluarga dan masyarakat.
Hal tersebut terlihat dalam pernikahan. Pernikahan menandai berakhirnya secara
formal hubungan perempuan dengan keluarga dan leluhurnya kecuali apabila ia
menikah dengan sepupu dalam garis ayahnya.[7]
b.
Suksesi
dan Harta Warisan
Suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Bali diturunkan dari ayah ke
anak laki-laki. Menurut Geertz (1975:52), ketika terjadi pembubaran rumah
tangga yang terdapat dalam kelompok, suksesi kepemimpinan seorang ayah
ditentukan oleh seperangkat aturan. Hanya ada satu orang anak laki-laki yang
menggantikan ayah dan ia harus tinggal dalam kelompok rumah tangga. Saudara
laki-laki yang lebih tua biasanya yang lebih dulu meninggalkan rumah sebelum
yang muda. Sisa kekayaan milik ayah terutama tanah milik, dibagi sama di antara
semua anak laki-laki. Menurut Lansing (1995:39), satu orang anak laki-laki yang
paling muda akan mewarisi rumah ayahnya dan memiliki tanggung jawab untuk
menyelenggarakan ritual-ritual penting di candi leluhurnya. Suksesi untuk
golongan bangsawan lebih rumit karena terdapat praktik poligami. Secara umum,
terdapat peraturan bahwa yang menggantikan kepemimpinan adalah anak laki-laki
pertama dari istri yang mempunyai strata sosial tertinggi (Geertz, 1975:54). Ia
mewarisi peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dalam ritual peribadatan
dan mewarisi kepemimpinan dalam hal-hal politis. Dalam masalah warisan tanah
milik ayah, anak laki-laki yang menggantikan ayah sebagai pemimpin menerima
bagian yang paling luas daripada saudara laki-laki yang lain. Saudara laki-laki
lain membagi sisa itu menurut status ibu-ibu mereka.
Apabila dalam sebuah kelompok rumah tangga tidak terdapat anak
laki-laki maka perlu diambil ahli waris pengganti untuk mewarisi pemeliharaan
candi. Menurut Geertz (1975:54—55), terdapat dua cara untuk mengambil ahli
waris pengganti. Pertama, dengan mengambil seorang laki-laki atau perempuan
apabila pasangan suami-istri tidak mempunyai keturunan. Kedua, dengan membawa
seorang laki-laki dalam pernikahan (nyentana atau nyeburin). Laki-laki yang
menikah dengan perempuan tersebut masuk ke dalam garis keturunan istri dan
melepaskan hak waris di keluarga aslinya. Ia juga masuk dalam peribadatan di
candi istrinya, demikian juga anak mereka (Geertz, 1975:54). Adat pernikahan
nyeburin ini tetap berasaskan patriarkat, karena perempuan memperoleh hak-hak
sebagai anak laki-laki. Adapun hak si suami sama dengan hak seorang istri
(Panetje, 1986:41). Sejalan dengan hal itu, Lansing (1995:39) juga menyebutkan
bahwa apabila sebuah keluarga tidak mempunyai anak atau semua anaknya perempuan
yang setelah menikah keluar dadia, maka setelah kematian orangtua rumah dan
tanah akan kembali pada banjar. Apabila hal ini terjadi, maka tidak ada satu
orang pun yang memelihara tempat-tempat suci para leluhur. Untuk
menghindarinya, dilakukan adopsi ahli waris laki-laki. Mereka biasanya menunggu
sampai anak perempuannya dewasa sambil berharap akan memperoleh anak laki-laki.
Akan tetapi, jika akhirnya mereka tidak memperoleh anak laki-laki, keluarga itu
akan mencoba menemukan anak laki-laki angkat. Anak laki-laki angkat tersebut
akan mengadakan pemutusan ikatan tempat-tempat suci leluhurnya dan berpindah ke
dalam keluarga mereka. Ia akan mewarisi rumah dan kekayaan orang tua angkat
seolah-olah anak laki-laki kandung.
D.
Gender dalam teks-teks Hindu
“Prajanartha sriyah srstah Samtanartham ca manawah Tasmat sadharano
dharmah Crutau patnya sahaditah”.
Artinya: Untuk menjadi ibu wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah laki-laki di ciptakan
oleh upacara keagamaan saat perkawinan, karena itu ditetapkan di dalam weda
untuk dilakukan oleh suami bersama dengan istrinya. [Manawa Dharmasastra
IX. 96.] “Kamamamaranattistheg Grhe karyantum atyapi, Nacaivainam prayacchettu
Guna hinaya karhicit”.
Artinya: Tetapi walaupun wanita itu sudah cukup umur untuk
kawin, hendaknya ia ditahan saja di rumah oleh orang tuanya sampai mati
daripada dia di kawinkan dengan laki-laki yang tidak memiliki sifat baik.[Manawa
dharma sastra IX. 89]
“Tatha nityam yateyatam Stripumsau tu kritakriyau Yatha
nabhicaretam tau Wiyuktawitaretaram”.
Artinya: Hendaknya Laki-laki dan perempuan yang terikat oleh
perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu – jemunya supaya mereka tidak
bercerai, dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan satu dengan yang lainnya.[Manawa
dharma sastra IX. 102]
Dengan menegaskan bahwa perbedaan perlakuan
oleh siapa pun dan kepada siapapun menjadi sah
ketika dogma dari hukum “Adat” lebih di tekankan dibanding hukum agama
itu sendiri. Ini menempatkan
masyarakat secara umum pada kondisi yang tidak memiliki kemampuan untuk
memperoleh haknya secara wajar dan sempurna. Akibatnya apa yang wajib dilakukan
menurut hukum agama pun menjadi terabaikan oleh kuatnya belenggu adat.
“Tasmindece ya acarah
Paramparyakrama gatah Warnanam santaralanam Sa sadacara ucyate”
Artinya: Adat istiadat yang diturunkan
dalam urutan yang wajar dan seimbang
dari sejak dahulu kala diantara empat warna utama dalam masyarakat serta
suku – suku campuran yang ada, dinamai adat istiadat orang-orang bijaksana.[Manawa
dharma sastra II. 18.]
“Panam durjana samsargah Patya ca
wirako’tanam, Swapno,nya geha wasacca Narisamdursanani sat”. Artinya: Meminum minuman keras, bergaul
dengan orang-orang jahat, berpisah dari suami tidur pada jam-jam tidak layak,
mengembara keluar daerah, berdiam di rumah laki-laki lain adalah enam sebab
jatuhnya seorang wanita yang menyebabkan kehancuran. [ Manawa Dharma sastra
IX. Sebagai etika moral dijelaskan dalam ayat ini yang membatasi prilaku
seorang perempuan dalam menjaga kehormatannya dalam ruang sosial masyarakat
bukan aturan yang bersifat memaksa yang mau tidak mau harus ditaati oleh
seorang perempuan. Tetapi ayat diatas memberikan ruang untuk memilih dalam
tatanan kehidupan masyarakat dan lingkungannya untuk menjadi terhormat dan
mulia atau perempuan yang jatuh, terhina dan hancur.Artinya bahwa peran
laki-laki dalam menjaga moral perempuan menurut ayat ini bersifat pasif yang
mana kewenangan dalam menempatkan jati diri seorang perempuan ada pada dirinya
sendiri. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa paham kesetaraan dan keadilan
sesungguhnya telah menjadi budaya Hindu sejak lahirnya.[8]
Gender dalam Tradisi Hindu.
Dalam masyarakat Hindu, bila
keluarga belum melahirkan anak laki-laki, terasa ada yang kurang. Karena dalam
pandangan Hindu, putra (anak laki-laki) yang akan menyeberangkan jiwa orangtua
ke surga. Dalam agama Hindu, sejak awal kehidupan, perkawinan merupakan salah
satu lembaga efektif. Dalam Weda Smerti disebutkan bahwa hendaknya laki-laki
dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan berusaha dengan tidak
jemu-jemu supaya mereka tidak bercerai dan jangan melanggar kesetiaan antara
satu dengan yang lain. Perkawinan hanya sekali dan jangan melanggar kesetiaan.
Dasar hukum sebuah tradisi yang diturunkan adalah Dharma yang menjamin
kesetaraan, keseimbangan terbebas dari pertentangan dualisme. Ini menjamin
tidak ada perbedaan antara lemah dan kuat, kaya dan miskin, rakyat dan kaum
bangsawan, laki – laki dan perempuan serta semua yang bersifat dualisme. Hal
ini bertolak belakang dengan perilaku sebagian besar masyarakat Indonesia yang
dikarenakan oleh warisan budaya feodalisme telah menunjukkan angka perilaku
kekerasan terhadap pihak yang lemah, dalam hal ini khususnya perempuan dan
anak-anak. Terdapatnya kecenderungan agama, budaya, tradisi adat ditafsirkan
dengan menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua sehingga terus
menerus menjadi korban juga perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Upaya
untuk menafsir ulang tradisi adat, kebudayaan dan agama Hindu misalnya adalah
sebuah upaya untuk memberikan akses perdamaian dan keadilan bagi semua mahluk,
apapun latar belakang sosial, ekonomi, dan pilihan politiknya, atau
jenis kelaminnya, semua orang tanpa terkecuali.[9] Berdasarkan
pada teks-teks Sansekerta yang memperlihatkan pengaruh dan bias Brahman, kemaskulinan
dan tradisi India utara, perempuan dalam tradisi Hinduisme memiliki posisi yang
tidak setara dengan laki-laki. Hal ini misalnya tergambar dalam kehidupan
anak-anak ahli Weda. Ia hanya diajari beberapa himne dan detail ritual untuk
mempersiapkan peranannya sebagai isteri. Seorang Ibu juga hanya akan melatih
anak perempuannya untuk melakukan aktivitas domestik. Demikian juga dalam hal
pendidikan, sehingga akses laki-laki dan perempuan sangat senjang. Dalam
kitab-kitab Brahman, perempuan diposisikan sebagai silent partner, kecuali dalam ritual
kelahiran anak atau pemberkatan cucu. Kendati Hinduisme menghargai perempuan
sebagai ibu, namun perempuan secara umum terutama di abad pertama SM, seperti
diposisikan sebagai kasta sudra, yang identik dengan kebodohandan kerendahan.
Daftar Pustaka
Husein Muhammad, Fiqh Perempuan:atas wacana Agama dan Gender.
Yogyakarta, LKiS.2009
Agung, Ida Bagus. Makalah Diskusi “Penguatan Pemahaman Dan Sikap
Keagamaan Yang Adil Gender Dalam Keluarga: 2006
Pengantar Gerakan Keadilan Gender dalam
Perspektif Hindu. Poso: (KIAS) dan Institut Mosintuwu, 2011
I Wayan Wildana, Buklet Seri Adat
Ketidakadilan Gender dalam Tafsir Hindu : Sebuah Pengantar Gerakan Keadilan
Gender dalam Perspektif Hindu. Poso: (KIAS) dan Institut Mosintuwu, 2011
Arvind Sharma (ed.), Perempuan Dalam
Agama-agama Dunia, Jakarta: Ditpertais Depag RI-CIDA- McGill Project, 2002
http://paduarsana.com/2012/12/17/kesetaraan-gender-dalam-hindu/
http://claustra-phobia.blogspot.com/p/blog-page_4.html
[1] http://claustra-phobia.blogspot.com/p/blog-page_4.html
[2] Husein Muhammad, Fiqh Perempuan:atas wacana Agama dan Gender.
Yogyakarta, LKiS.2009
[5] Pengantar Gerakan
Keadilan Gender dalam Perspektif Hindu. Poso: (KIAS) dan Institut Mosintuwu,
2011
[6] I Wayan Wildana, Buklet Seri Adat
Ketidakadilan Gender dalam Tafsir Hindu : Sebuah Pengantar Gerakan Keadilan
Gender dalam Perspektif Hindu. Poso: (KIAS) dan Institut Mosintuwu, 2011
[7] Arvind Sharma (ed.), Perempuan Dalam
Agama-agama Dunia, Jakarta: Ditpertais Depag RI-CIDA- McGill Project, 2002
[8] http://id.wikipedia.org/wiki/Mitologi_Hindu
[9] Agung, Ida Bagus. Makalah Diskusi “Penguatan Pemahaman Dan Sikap
Keagamaan Yang Adil Gender Dalam Keluarga: 2006
0 komentar:
Posting Komentar